Mengapa Socrates Membenci Demokrasi ?

Gambar : Aan Saat Aksi Jalan Sultan Alauddin

Opini - Untuk lebih memahami penjelasan socrates, kita harus mengetahui apa itu demokrasi?

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana masyarakat memiliki suara, mereka berhak memilih pemimpin, memiliki hak atas negara, dan bebas melakukan berekspresi atau berbicara tentang apa yang mereka ungkapkan. 

Jadi keputusan penting dibuat dengan mendengarkan pendapat mayoritas, dan yang jadi pemimpin adalah orang yg dipilih oleh mayoritas, Socrates meyakini bahwa keputusan politik yg baik harus didasarkan pada pertimbangan yang bijaksana dan pengetahuan yang mendalam.

Bagi Socrates, pengambilan keputusan yang benar memerlukan analisis yang cermat dan pertimbangan yang matang, bukan hanya sekedar mengikuti apa yang di inginkan oleh mayoritas, Socrates berpendapat bahwa mayoritas mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu isu yang kompleks dan sulit.

Kebijakan politik seringkali melibatkan masalah masalah yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam untuk dinilai dengan benar, mayoritas mungkin hanya memiliki informasi terbatas atau pandangan yang dangkal terkait isu isu politik, maka karenanya, Socrates merasa bahwa bergantungan pada suara mayoritas dalam pengambilan keputusan politik bisa mengarah pada keputusan yang bisa merugikan negara dan masyarakat.

Socrates juga merasa bahwa mayoritas yang kurang terdidik dapat lebih rentan di manipulasi dan dipengaruhi dari luar.

Orang orang yg pandai berbicara atau memiliki kepentingan tertentu dapat memanfaatkan kekurangan pengetahuan mayoritas untuk mempengaruhi pandangan dan keputusan mereka, yang bisa menyebabkan pandangan masyarakat dipengaruhi oleh orang orang jahat.

Socrates pernah diadili dan akhirnya dihukum mati oleh sebuah pengadilan yang beroperasi dibawah sistem demokrasi Pengalaman hukuman mati tersebut sangat mempengaruhi cara pandang Socrates tentang demokrasi, ia sadar akan kelemahan dan resiko dari sistem tersebut, ia melihat bahwa pengambilan keputusan oleh mayoritas yang dipengaruhi oleh emosi dan opini populer bisa menghasilkan konsekuensi yang tidak adil. Dalam bukunya Plato berjudul Republik, Socrates membuat analogi demokrasi dengan menggambarkan seperti kapal, Socrates mengatakan dalam bukunya Plato yaitu Republik, bahwa kapal ibaratkan negara, bayangkan dalam suatu kapal yang dikendalikan oleh awal kapal yang tidak terlatih, semua kru di kapal ini memiliki pandangan yang berbeda beda tentang arah yang mana akan dituju, dan semua kru kapal mempunyai hak berpendapat kearah mana kapal ini akan melaju, dikarena semua kru memliki pandangan yang berbeda akhirnya seisi kapal bingung dan kacau, hingga akhirnya mereka mengambil alternatif dengan menggunakan pendapat mayoritas yang menentukan arah kapal, padahal para awak kapal ini tidak tahu tentang arah laut, navigasi maupun ilmu pelayaran atau pendeteksi arah, dalam analogi ini , berarti kapal akan ditentukan oleh pandangan mayoritas, dan masalahnya adalah, jika mayoritas tidak memiliki pengetahuan yang cukup maka kapal akan melaju kearah yang salah, maksud Socrates adalah bahwa memilih pemimpin dalam pemilihan umum (pemilu) bukanlah intuisi acak melainkan suatu keterampilan yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang ilmu politik, Socrates cenderung menganggap sistem pemerintahan oligarki dan monarki lebih potensial dibandingkan demokrasi, Dan sependek pengetahuan saya, untuk negara besar seperti Indonesia akan lebih tepatnya jika negara berbentuk monarki, dan jika memang negara tidak mampu, solusinya ialah memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat, merata kepada seluruh masyarakat, pentingnya kesehatan, pendidikan gratis, dan pentingnya jika guru ditinggikan derajatnya, dan demokrasi akan berhasil jika rakyat mempunyai kemampuan untuk bernalar, jika kita ingin melihat negara yang demokrasi kita lihat kualitas rakyatnya, dan sistem demokrasi paling buruk ada di negara Indonesia. Coba Kita melihat sistem di Indonesia, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka adalah pemerintahan yg tidak objektif kepada masyarakatnya, mulai dari sistem pengadilan, hukum yang tumpang tindih, tumpul keatas tajam ke bawah, di mana semua hukum bisa dibeli dengan uang, lu punya duit, lu punya kuasa, hingga sekarang hari ini kita selaku masyarakat, pemerintah yang mana lagi kita percayai, pemerintah sekarang hebat dalam memimpin negara, Harga pokok mahal, BBM naik, kurangnya guru dijadikan PNS, Perusahaan semena mena dengan buruh, Penggusuran di mana², mahasiswa dibenturkan oleh institusi kepolisian, pelanggaran HAM, Pembunuhan aktivis 1998, sampai hari ini belum ditemukan, yang berkuasa tetap berkuasa, dan fantastisnya anggaran Upah Anggota DPR, yang notabenenya DPR gunanya apa, katanya dewan perwakilan, tapi entah masyarakat apa yg diwakilkan, padahal mereka hanya petugas partai, lebih condong mewakili partai daripada masyarakat dan masih banyak lagi Kebobrokan pemerintah dalam sistemnya, dari penjelasan yang diatas, mari kita mencoba memandang apakah Monarki lebih tepat diterapkan atau demokrasi?

semua harus tau monarki itu ada berapa jenis, seperti monarki absolut, monarki konstitusional, monarki parlementer, monarki elektif, monarki dual, monarki pencerahan.

Penulis : Aan Saputra BM. (Mahasiswa Ilmu Hukum 2019)